Perbatasan adalah Beranda ?

Kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan NKRI yang harus dimajukan dalam segala bidang, tapi sejauh manakah hal ini dapat benar-benar terwujud ?

Dari beberapa diskusi yang digelar oleh beberapa aktivis LSM G7 maka di temukan beberapa aspek yang harus benar-benar mendapat perhatian dalam membangun wilayah perbatasan. antara lain Pembangunan wilayah perbatasan antarnegara sebaiknya difokuskan pada empat aspek penting, ekonomi, sumber daya manusia, prasarana wilayah, hukum dan hak asasi manusia (HAM),

Keempat aspek tersebut merupakan bagian penting yang harus mendapat prioritas sebagai salah satu solusi mengatasi masalah sengketa perbatasan, pengungsi dan imigrasi gelap.

Pembangunan ekonomi ditingkatkan untuk membuka peluang ekonomi masyarakat, membuka sekaligus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli yang secara tidak langsung mengurangi konflik akibat kemiskinan dan ganguan kamtibmas lainnya.

Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal akan lebih baik dalam konteks mengatasi masalah di perbatasan.

Sedangkan fokus pembangunan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna memperbaiki indeks pembangunan manusia di wilayah perbatasan.

Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat merupakan pilihan tepat bagi warga di perbatasan.

Sementara pembangunan prasarana wilayah terutama, berkaitan dengan aksesibilitas wilayah dan prasarana pendukung ekonomi, kesehatan dan pendidikan warga perbatasan.

Infrastruktur yang memadai dimaksudkan agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Khusus pembangunan Hukum dan HAM, harus dilakukan terutama untuk mendukung adanya tertib hukum di wilayah perbatasan.

Peningkatan penegakan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta masyarakat yang adil dan sadar hukum bagian akhir dari empat aspek pembangunan kawasan perbatasan dalam kaitannya dengan mengatasi masalah di perbatasan.