Otonomi daerah sesungguhnya merupakan “Peluang Emas” bagi masyarakat di daerah untuk melakukan inovasi-inovasi strategis dan kompetitif dalam upaya membangun daerahnya yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih-lebih Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya dan memiliki sumber dana pembangunan (baca: APBD) dengan katagori tinggi .
Irionisnya, kenyataan di lapangan tidak berbanding lurus dengan potensi yang ada. Masih rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, terjadinya kemerosotan nialai-nilai keimanan dan ketakwaan yang ditandai dengan semakin maraknya dekadensi moral di tengah-tengah masyarakat dan penyelenggara negara, belum terbagunnya infrastruktur dan akses jalan yang memadai di daerah pedalaman merupakan ciri khas gambaran kemiskinan dan ketertinggalan yang terjadi. Hal semacam ini tentu tidak bisa dibiarkan berkepanjangan dan harus segera diatasi bersama.
B. ARTI NAMA GERAKAN TUJUH (G-7)
gerakan-PENINGKATAN NILAI-NILAI KEIMANAN dan KETAKWAAN;
gerakan-PENGENTASAN KEMISKINAN dan PENGHAPUSAN KEBODOHAN;
gerakan-PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN dan KUALITAS PENDIDIKAN;
gerakan-PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME;
gerakan-PERLUASAN LAPANGAN KERJA;
gerakan-PENGHAPUSAN KETERBELAKANGAN dan KETERTINGGALAN DI DAERAH
PERBATASAN dan PEDALAMAN; dan
gerakan-PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA dan BERKEADILAN;
C. VISI LSM G-7
- Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan yang beriman dan bertakwa, cerdas, bijaksana, sehat, harmonis, aman, bersatu, sejahtera lahir dan batin.
- Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang menjungjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia.
- Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Terwujudnya perekonomian kerakyatan, tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta terbangunnya fondasi yang kukuh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
- Terwujudnya kesadaran warga Kabupaten Nunukan akan hak dan kewajibannya.
D. MISI LSM G-7
- Membangun suatu wadah untuk bekerjasama dan bersinergi dengan cara membentuk, membina dan mengembangkan pola pikir dan pola tindak anggotanya agar senantiasa memiliki semangat dan daya juang yang tinggi, jujur, adil, bijaksana, demokratis dan bertanggungjawab dalam upaya ikut serta mendorong dan mengembangkan kemampuan masyarakat guna mencapai cita-cita Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
- Ikut serta memberdayakan masyarakat perbatasan, daerah tertinggal dan pedalaman yang masih terpinggirkan dan terisolir guna mempercepat pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.
E. POKOK KEGIATAN
- Melaksanakan pembinaan dan penggalangan masyarakat baik yang berada di
- Mengontrol, mengamati dan mengevaluasi setiap kebijakan Pemerintah, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat lemah baik di
- Mengkritisi secara konstruktif kebijakan Pemerintah yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
- Mencari, menemukan dan mengadvokasi permasalahan masyarakat yang belum tertangani dengan baik dan mengimpormasikan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- Melaporkan kepada pihak yang berwajib terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan.
- Melaksanakan Pelatihan dan kegiatan sejenisnya dalam upaya meningkatkan kinerja dan SDM serta menyamakan visi seluruh anggota dan masyarakat.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama yang tidak mengikat dengan organisasi kemasyarakatan lainnya selama mempunyai visi dan kepentingan yang sama.
- Melakukan kegiatan penerbitan baik cetak maupun elektronik.
3 komentar:
setelah lebih dari satu dekade perjalanan reformasi yang dicetuskan tahun 98', masyarakat indonesia mengharapkan perubahan yang signifikan terhadap sistem pemerintahan yang lebih baik. Namun angan-angan itu terkubur tatkala menyaksikan perubahan yang terjadi pasca Reformasi. sebagian perubahan menjadi sangat positif terhadap perkembangan pembangunan namun sebagian besarnya justru kebablasan ke jurang yang hampir tidak berdasar. Otonomi daerah misalnya, Pemerintah Daerah mestinya memanfaatkan momentum-momentum Otoda untuk mensejahterakan rakyatnya. karena kebijakan-kebijakan daerah dalam mencari solusi pemecahan masalah daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah itu sendiri yang tentunya lebih objektif melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerahnya. Namun berdasarkan hasil survei bahwa sebagian besar daerah yang dimekarkan sebagai realisasi dalam mengoptimalkan undang-undang Otonomi daerah justru tidak mampu memanfaatkan momentum tersebut dalam rangka mensejahterakan rakyat daerah sebagai perwujudan pemimpin daerah yang amanah kepada rakyatnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu Point yang tidak pernah lepas dengan masalah seperti ini adalah kasus KORUPSI. seringkali permasalahan otonomi daerah dibelit oleh permasalahan korupsi..................waduh mau jalan nih!!!! Bersambung Chesssss!!!!!maslan
sambungan korupsi...............
dari sekian banyak kasus, korupsi/koruptor merupakan biang kerok dari lambannya proses tujuan sejati dari reformasi di atas. kembali pada semangat otonomi daerah adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk lebih sejahtera dan pemerintah mestinya berperan aktif sebagai Publik services mestinya dapat terealisasi dengan adanya otonomi daerah, namun kenyataannya........mungkin proses pemekaran daerah juga menelan korban money mungkin ya....!meskipun ada indikasi demikian kita berharap implementasi dari kebijakan pemerintah semoga yang terbaik buat warganya.
kembali ke wacana korupsi VS kemiskinan
komisi pemberantasan korupsi mengklaim bahwa kemiskinan di bumi Indonesia disebabkan oleh korupsi. Namun yang paling anehnya justru kasus-kasus korupsi seolah-olah tidak dapat dibendung pada masa-masa pasca tercetusnya reformasi (ya.....inilah kalo sudah hobi). mungkin kita tidak perlu memperbesar bola mata untuk mencari-cari orang miskin karena kendatipun kita menutup mata seolah-olah kemiskinan tidak pernah lepas dari pandangan mata batin kita, mungkin kita tidak perlu memperlebar daun telinga karena kita menutupnya pun seolah-olah hanya rintihan mereka meminta sesuap nasi yang terdengar....!!!tuduhan KPK juga bukan tidak beralasan, karena setiap pemerintah mendapatkan bantuan luar negeri atas nama Indonesia (seluruh rakyat indonesia)yang menikmati justru para pelaku korupsi yang tidak tau diri (nda malunya......ihhhh!!!).Lah bagaimana mungkin bangsa ini bisa keluar dari jurang kemiskinan. apakah masyarakat indonesia dilahirkan untuk menikmati kemiskinan....sangat ironis dan menyedihkan sebagai bangsa yang kaya sumber daya alam!!!lain lagi ceritanya badan super body KPK mau dibubarkan oleh Pemerintah,turs Korupsi siapa yang bubarkan dong???!!! di tambah lagi oknum KPK yang kena tersangkut kasus suap(memanfaatkan kesempatan sebelum dibubarkan), benar-benar complete permasalahan bangsa ini.kita juga hampir skeptis melihat realita dalam negara kesatuan republik indonesia. entah mau mulai dari mana untuk merubah kondisi bangsa???paling tidak meminimalkan,mengerem sedikit-sedikit bangsa ini menuju jurang kehancuran......
gerakan 7 merupakan suatu wadah yang kami harapkan mampu mengarahkan pemuda sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan...semoga sukses dan terus kokoh di ujung perbatasan negara kesatuan republik Indonesia.........
Gerakan tujuh diharapkan memiliki taring untuk mengkritisi kinerja pemerintah....
beberapa waktu lalu, termuat di Media Surat Kabar bahwa Kinerja pemerintah kabupaten yang tidak maksimal juga tidak diiringi oleh kritik dari LSM yang tersebar di Seluruh Kabupaten....dan saat di konfirmasi ke LSM.... eh..... ternyata emang ga' ada semacam pengamatan yang dilakukan oleh LSM untuk memeberikan masukan kepada pemerintah dengan alasan Sumber Daya Manusia....!!!!Lah....!!!!siapa yang bisa jadi oposisi terhadap kinerja pemerintah bila di parlemen saja udah seperti Kerajaan.........
mungkin pertanyaannya mengarah ke Komunitas Intelektual....... namun ketika udah gerakan di tutup rapat udah susah juga nih....!!! kemarin Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nunukan ngadain Seminar Pendidikan sub Tema Sekolah Bertaraf Internasional mau tau tanggapan stake holder pemerintah....."Mahasiswa harus berkarya (ga' tau Berkarya apa) trus belum ada sepenggal kalimat eh udah mau ngacir karena udah jam pulang..... ketika kita menawarkan konsep dan tidak dihargai sering kali mematikan semangat teman-teman yang semestinya mendapat apresiasi dari pemerintah bukan justru sebaliknya.
belum lagi dengan masalah beasiswa Mahasiswa yang harus mengikuti birokrasi yang saya sendiri tidak tau dimana Hulu dan Hilirnya......tapi yang aneh tahap 1 dan tahap 2 belum cair...eh udah nerima lagi tahap 3....ga' tau birokrasi macam apa....ANAEHHHHHlah poko'nya!!!!!
Posting Komentar